Kemendesa Gandeng KSP Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan


  Senin, 03 Oktober 2016 Berita Kementerian

GUNA meningkatan keterampilan person incharge (PIC) dalam bidang Pelayanan Pengaduan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan pada Biro Humas dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal KDPDTT menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dengan mengadakan workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pengaduan Masyarakat dengan tema “Strategi Peningkatan Pelayanan Pengaduan yang Cepat, Tepat, dan Akurat” yang menghadirkan pembicara tunggal yaitu Ferdy Alfarizka Putra, Tenaga Ahli Kedeputian 1 KSP

Kegiatan tersebut adalah sebuah momentum yang penting bagi para petugas pengeloaan pelayanan pengaduan atau persons incharge (PIC) di Lingkungan KDPDTT.  “Melaksanakan tugas mulia sebagai penanggungjawab atau PIC dalam bidang pelayanan pengaduan, bukanlah tugas yang menyenangkan, menjadi orang yang mendengarkan komplain, pertanyaan, maupun masukan dari ribuan penelepon, pengirim sms, atau surat tentu membutuhkan kesabaran serta ketelatenan dalam mendengarkan dan menjawab,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Fajar Tri Suprapto saat membuka acara tersebut. Namun demikian, tugas tersebut adalah sangat mulia, lanjutnya.

Tugas sebagai penanggunjawab layanan pengaduan bukan hanya sampai di situ, namun mengumpulkan dan menyediakan informasi atau jawaban dari setiap unit kerja yang ada di dalam kementerian untuk disampaikan kepada para penanya juga membutuhkan strategi lain, dibutuhkan satu ketelatenan dan kesabaran lagi agar para petugas ini memberikan kepuasan kepada para penanya atau pemberi aspirasi.

Untuk keterampilan dan kepiawaian inilah dibutuhkan latihan dan kesabaran serta ketekunan, PIC dalam kegiatan ini adalah ujung tombak kementerian dalam hal penyampaian informasi yang tepat dan akurat sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan benar.

Ditambah lagi dalam rangka Reformasi Birokrasi yang sedang digencarkan pemerintah, kegiatan pelayanan pengaduan mendapatkan bobot penilaian yang tinggi dalam mendongkrak ranking kinerja kementerian yang tentu saja memiliki nilai yang signifikan untuk meningkatkan angka tunjangan kinerja (tukin). “Ini merupakan tugas berat dan mulia, diharapkan dari masing-masing unit kerja eselon 1 (UKE-1) dapat meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan Biro Humas, di mana PIC ini merupakan perwakilan dari unit teknis yang lebih paham dengan teknis dan permasalan pada unit kerja masing-masing,” kata Kepala Biro Humas Fajar Tri Suprapto.

Berbicara dalam forum tersebut Tenaga Ahli Kedeputian KSP Ferdy Alfarizka Putra yang juga sebagai penanggungjawab LAPOR! mengatakan, bahwa pengaduan menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. “Pak Jokowi ingin melihat secara langsung apa saja yang menjadi keluhan dari seluruh masyarakat  Indonesia tanpa disaring oleh para menteri di kabinetnya,” katanya.

Untuk itulah KSP memiliki LAPOR! yang merupakan akronim dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Di mana LAPOR! hanyalah sebagai media pengumpulan pertanyaan dari masyarakat dan kemudian disaring berdasarkan kementerian yang dituju. Laporan tersebut kemudian didistribusikan kepada kementerian terkait. “Kementerian yang dituju tersebut harus menjawab pertanyaan masyarakat dengan baik dan data yang akurat. Tugas dari Pihak  PIC di setiap UKE-1 adalah menjawab atau menindaklanjuti setiap pertanyaan yang datang ke unitnya dengan segera. Pertanyaan yang diajukan masyrakat mempunyai batas waktu yaitu 5 hari. Batas waktu ini akan menentukan rangking atau penilaian dari masing-masing KL dari pihak KSP,” paparnya.

Berdasarkan rekap di KSP, Kemendesa PDTT termasuk responsive dalam menjawab pertanyaan masyarakat. Sejak awal terbentuknya, kementerian ini segera membentuk call center yang menangani saluran aduan di luar LAPOR1! Tim  Call Center ini menangani telepon, SMS, twiter, dan FB. Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi saat itu membentuk call center dengan tujuan ingin berinteraksi secara langsung dengan masyarakat khususnya yang berada di desa. Baik  desa yang terpencil, desa tertinggal maupun desa yang berada di daerah perbatasan.(*)