Workshop Pengawasan Inspektorat Jenderal bersama dengan KPK, BPK dan BPKP


  Jumat, 24 Februari 2017 Berita

Workshop Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Workshop Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi diselenggarakan untuk mensosialisasikan sekaligus menelaah lebih lanjut terkait pembahasan pengawasan dan peningkatan standar Laporan Keuangan yang sebelumnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan gabungan dari beberapa Kementerian tersebut menargetkan Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2017 ini.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengharapkan agar penyaluran dana desa kepada 74.000 desa diseluruh Indonesia dapat sesuai dengan peruntukkannya dan tersalurkan kepada masyarakat luas.

Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Instansi Pengawas Keuangan lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawasi sekaligus memberikan pengarahan terhadap penyusunan laporan keuangan, pengarahan pengawasan internal instansi pemerintah.