Akuntabilitas Kinerja


  Selasa, 19 September 2017 Berita Itjen

AKUNTABILITAS KINERJA

 Ir Yahya Agusman MSi

Auditor Madya Inspektorat 3

 

BAB. I.

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan accoutability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai accountable, akuntabilitas ini sering diikuti dengan responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Didalam praktek ketatanegaraan  responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Kinerja atau juga disebut performance dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau the degree of accomplishment. Sementara itu, Atmosudirdjo (1997) mengatakan bahwa kinerja juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu. Faustino (1995) memberi batasan kinerja sebagai suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu-individu anggota organisasi kepada organisasinya.

Peter Jennergen (1993) mendefinisikan kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Selanjutnya Pamungkas (2000) menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. Dengan demikian, kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat akuntablitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan pemerintah dan kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, antara lain kebijakan tentang, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No 60 Tahun 2008 ,Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inpres No. 7 Tahun 1999), dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No.KEP/25/M.PAN/2/2004). Namun kebijakan itu ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan ,lamban, dan berbiaya mahal. Hal ini berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan pemerintah tersebut disosialisasikan di kalangan unit satuan kerja serta bagaimana infrastruktur pemerintahan, dana, sarana, teknologi,kompetensi sumberdaya manusia (SDM), budaya kerja organisasi disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya (akuntable)

Dengan demikian NSPK merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

 

  1. Identitifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja melalui parameter , Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan langkah langkah menyusun NSPK, serta peningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja melalui penerapan NSPK.

 

  1. Pembatasan Masalah

Selain kebijakan pemerintah, upaya mewujudkan kinerja di lingkungan unit kerja pemerintahan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, kita perlu memiliki dan menerapkan Prosedur Kerja yang standar (NSPK). Yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi yang juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

 

  1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah memberikan pemahaman guna menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

 

  1. Manfaat Penulisan

Penulisan makalah ini diharapkan mempunyai manfaat dapat menciptakan komitment pemerintah mengenai pentingnya penerapan NSPK oleh setiap satuan unit kerja dilingkungan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dan tentu saja pelayanan publik.

 

BAB II. 

KONSEP AKUNTABILITAS KINERJA

 

  1. Konsep akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama dalam pencapaian hasil. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi terhadap kinerja yang juga merupakan sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga didapat pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat tercapai sebaliknya pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang media  akuntabilitas yang memadai yang berbentuk laporan kinerja yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya satuan kerja,  pencapaian tujuan ini merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit satuan kerja . Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik satuan kerja, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap didasarkan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (LAKIP) tahunan tentang pencapaian tugas dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain.

 

  1. Penilaian kinerja

Penilaian terhadap kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga didapat pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang pada akhirnya dapat  menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Lenvine (1996) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi , yakni :

  1. Responsivitas (responsiveness) : menggambarkan kemampuan organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian responsivitas bersumber pada data organisasi dan masyarakat, data organisasi dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan dan program organisasi, sedangkan data masyarakat pengguna jasa diperlukan untuk mengidentifikasi demand dan kebutuhan masyarakat.
  2. Responsibilitas (responsibility): pelaksanaan kegiatan organisasi  dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Responsibilitas dapat dinilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan dengan mencocokan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi.
  3. Akuntabilitas (accountability): menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Data akuntabilitas dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti penilaian dari wakil rakyat, para pejabat politis, dan oleh masyarakat.

 

Weisbord (1993) mengemukakan 6 indikator pengukuran kinerja organisasi , yang meliputi tujuan, struktur, reward, mekanisme tata kerja, tata hubungan dan kepemimpinan.Tujuan berkaitan dengan arah yang hendak ditempuh organisasi, karena itu tujuan organisasi harus direncanakan sebaik mungkin dengan melibatkan anggota organisasi,mulai dari perumusan sampai pada pelaksanaan atau upaya pencapaiannya. Struktur berkaitan dengan hubungan-hubungan logis antara berbagai fungsi dalam organisasi termasuk juga semua kegiatan pembagian kerja ke dalam satuan-satuannya dan koordinasi satuan-satuan tersebut. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing masing dalam suatu sistem kerjasama.

Mekanisme tata kerja adalah sesuatu yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan membentuk satuan tersebut. Mekanisme dapat mengacu pada barang,aturan, organisasi, perilaku dan sebagainya. Mekanisme tata kerja akan sangat bermanfaat bagi organisasi dalam hal membantu dalam koordinasi dan integrasi kerja,dan membantu memonitor kerja organisasi, sehingga dapat diketahui apakah suatu kegiatan dapat berjalan baik atau buruk. Unsur-unsur penting dalam mekanisme tata kerja meliputi; prosedur kebijakan, agenda, pertemuan formal, aktivitas dan tersedianya sarana atau alat yang mungkin ditemukan untuk membantu orang-orang untuk bekerja sama; dan penemuan, kreativitas pegawai secara spontan untuk memecahkan permasalahan dalam bekerja.

Sedangkan Penilaian kinerja aparatur pemerintah dapat dilakukan secara eksternal yaitu melalui respon kepuasan masyarakat. Pemerintah menyusun alat ukur untuk mengukur kinerja pelayanan publik secara eksternal melalui Keputusan Menpan No 25/KEP/M.PAN/2/2004. Berdasarkan Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
  2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
  4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
  9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
  1. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
  2. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
  3. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  4. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
  5. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan pada uraian di atas, pengukuran kinerja dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Penilaian secara internal adalah mengetahui apakah proses pencapaian tujuan sudah sesuai dengan rencana bila dilihat dari proses dan waktu, sedangkan penilaian ke luar (eksternal) dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

 

  1. Norma standar prosedur dan kriteria (NSPK)

Paradigma good governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria  (NSPK)  . Perumusan NSPK menjadi relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Dilihat dari fungsinya, NSPK berfungsi membentuk sistem kerja & aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.

Secara umum, NSPK merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem,mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. NSPK sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu instrumen manajemen, NSPK berlandaskan pada sistem manajemen kualitas (Quality Management System), yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Secara konseptual, NSPK merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip-prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam NSPK karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat.

Tahap penting dalam penyusunan NSPK adalah melakukan analisis sistem prosedur kerja, dan analisis tugas,

 1. Analisis sistem dan prosedur kerja

Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja.

Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu.

 

2. Analisis Tugas

Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, karena itu analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Analisa tugas diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat.

Di bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang berkaitan langsung dengan analisis tugas yaitu :

a.Analisa tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis dan penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas khusus.

b. Deskripsi tugas, merupakan garis besar data informasi yang dihimpun dari analisa tugas, disajikan dalam bentuk terorganisasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. Deskripsi tugas harus disusun berdasarkan fungsi atau posisi, bukan individual; merupakan dokumen umum apabila terdapat sejumlah personel memiliki fungsi yang sama; dan mengidentifikasikan individual dan persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dipastikan bahwa mereka memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan itu.

c. Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai kemampuan pekerja untuk tugas spesifik

d. Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan kualitas tugas untuk menetapkan serangkaian nilai moneter untuk setiap tugas spesifik dalam hubungannya dengan tugas lain

e. Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur penetapan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat pelaksanaan pekerjaan. 

Melalui analisa tugas ini tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga dapat dibuat pelaksanaan tugas yang baku. Setidaknya ada dua manfaat analisis tugas dalam penyusunan standar operasional prosedur yaitu membuat penggolongan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan serta menetapkan hubungan kerja dengan sistematis.

 

3. Analisis prosedur kerja

Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan.

Dengan demikian prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting.Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur (flow chart) dari

aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Aktivitas-aktivitas kritis ini perlu didokumetasikan dalam bentuk prosedur-prosedur dan selanjutnya memastikan bahwa fungsi-fungsi dan aktivitas itu dikendalikan oleh prosedur-prosedur kerja yang telah terstandarisasi.

Prosedur kerja ini merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tujuan organisasi sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan antara lain memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan; mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan; dan membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan.

Dalam menyusun suatu prosedur kerja, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu :

        1.  Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan;

  1. Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya;
  2. Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu;
  3. Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya;
  4. Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan;
  5. Harus ada pengecualian yang seminimun-minimunya terhadap peraturan;
  6. Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu;
  7. Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah;
  8. Pembagian tugas tepat;
  9. Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang dilakukan;
  10. Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik-baiknya;
  11. Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan dengan memperhatikan tujuan;
  12. Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang minimum;
  13. Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya

 

Hasil dari penyusunan prosedur kerja ini dapat ditulis dalam “pedoman unit kerja Kementrian/Unit Eselon satu/Unit Eselon 2 ” yang memuat lima hal penting, yaitu :

1    Garis-garis besar organisasi (tugas-tugas tiap jabatan);

2       Sistem-sistem atau metode-metode yang berhubungan dengan pekerjaan;

3       Formulir-formulir yang dipergunakan dan bagaimana menggunakannya;

4       Tanggal dikeluarkannya dan di bawah kekuasaan siapa pedoman tersebut diterbitkan;

5       Informasi tentang bagaimana menggunakan pedoman tersebut

 

Penyusunan NSPK terbagi dalam tiga proses kegiatan utama yaitu:

  1. Requirement discovery berupa teknik yang digunakan oleh sistem tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan sistem dan pemecahannya dari pengguna sistem;
  2. Data modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan sistem data; dan
  3. Process modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan

mendokumentasikan struktur dan data yang ada pada seluruh sistem proses secara logis,kebijakan prosedur yang akan diimplementasikan dalam suatu proses sistem.

 

Dilihat dari ruang lingkupnya, penyusuan NSPK dilakukan disetiap satuan unit kerja dan menyajikan langkah-langkah serta prosedur yang spesifik berkenaan dengan kekhasan tugas fungsi masing-masing satuan unit kerja yang meliputi penyusunan langkah-langkah, tahapan, mekanisme maupun alur kegiatan. NSPK kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien.

 Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan NSPK adalah :

  1. Penyusunan NSPK harus mengacu pada Tugas dan fungsi, serta alur dokumen;
  2. Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi;
  3. Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu dikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi;
  4. NSPK didasarkan atas kebijakan yang berlaku;
  5. NSPK dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan/penyimpangan;
  6. NSPK tidak terlalu rinci;
  7. NSPK dibuat sesederhana mungkin;
  8. NSPK tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi dengan prosedur lain;
  9. NSPK ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

 

Berdasarkan pada prinsip penyusunan NSPK di atas, penyusunan NSPK didasarkan pada tipe satuan kerja, aliran aktivitas, dan aliran dokumen. Kinerja, NSPK diproyeksikan dalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan jam, hari, atau minggu, dan bentuk hirarkhi struktur organisasi yang berlaku. Proses penyusunan NSPK dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi, dan uraian tugas dari unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut NSPK disusun dalam bentuk diagram alur (flow chart) dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja, aliran dokumen, tahapan mekanisme, serta waktu kegiatan.

Setiap satuan unit kerja harus memiliki NSPK sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsinya, karena itu setiap satuan unit kerja dapat memiliki lebih dari satu NSPK.

Pelaksanaan NSPK. dapat dimonitor secara internal maupun eksternal dan NSPK ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dengan materi evaluasi mencakup aspek efisiensi dan efektivitas NSPK. Evaluasi dilakukan oleh Satuan Kerja penyelenggara kegiatan (di lingkungan Kemenakertrans)), atau lembaga independen.  Pendekatan yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan pendekatan partisipatif.

Perubahan NSPK. (diganti atau penyesuaian) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau NSPK.dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Perubahan NSPK.dilakukan melalui proses penyusunan NSPK. baru sesuai tata cara yang telah diuraikan diatas.

 

  1. Akuntabilitas kinerja melalui penerapan NSPK

Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) memuat informasi tentang jangka waktu pelaksanaan kegiatan, pengguna layanan, hirarkhi struktur organisasi, serta langkahlangkah kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pelaksanaan NSPK. dalam penyelengaraan pemerintahan memiliki multifungsi baik sebagai alat deteksi potensi penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi; sebagai alat koreksi atas setiap penyimpangan yang terjadi;sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kinerja setiap satuan kerja ke tingkat yang lebih efektif, efisien, profesional, transparan dan handal. Kinerja satuan unit kerja yang efisien merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya dan merupakan salah satu alat terpenting dalam membawa instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya.Evaluasi kinerja pada instansi pemerintah memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dengan evaluasi kinerja pada organisasi privat yang berorientasi eksternal (pelayanan) dan dilandasi oleh motif mencari keuntungan. Pada unit-unit kerja instansi pemerintah, standar penilaian kinerja yang sifatnya eksternal atau berhubungan langsung dengan publik umumnya didasarkan pada indikator-indikator responsivitas,responsibilitas, dan akuntabilitas. Sementara standar penilaian kinerja yang sifatnya internal didasarkan pada NSPK. dan pengendalian program kerja dari instansi yang bersangkutan. Kedua jenis standar ini (eksternal maupun internal) diarahkan untuk menilai sejauhmana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dicapai. Artinya, standar eksternal maupun standar internal pada akhirnya akan bermuara pada penilaian tercapainya masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) yang dikehendaki dari suatu program.

Pada prinsipnya, NSPK.lebih diorientasikan pada penilaian kinerja internal kelembagaan, terutama dalam hal kejelasan proses kerja di lingkungan organisasi termasuk kejelasan unit kerja yang bertanggungjawab, tercapainya kelancaran kegiatan operasional dan terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan pengendalian yang meminimalisir tumpang tindih proses kegiatan di lingkungan sub-sub bagian dalam organisasi yang bersangkutan. NSPK.berbeda dengan pengendalian program yang lebih diorientasikan pada penilaian pelaksanaan dan pencapaian outcome dari suatu program/kegiatan. Namun keduanya saling berkaitan karena standar operasional prosedur merupakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam pelaksanaan program/kegiatan.

NSPK.dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara eksternal, dan apabila pedoman yang sifatnya internal ini digabungkan dengan pedoman eksternal (penilaian kinerja organisasi publik di mata masyarakat) berupa responsivitas,responsibilitas, dan akuntabilitas, akan mengarah pada terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah. Selama ini, penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah umumnya didasarkan pada standar eksternal, padahal sebagai bentuk organisasi publik, instansi pemerintah memiliki karakteristik khusus yakni sifat birokratis dalam internal organisasinya. Oleh karena itu, untuk menilai pelaksanaan mekanisme kerja internal tersebut unit kerja pelayanan publik harus memiliki acuan untuk menilai

pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis,administratif dan prosedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan dalam bentuk standar operasional prosedur.Menyadari pentingnya NSPK.dalam penyenggaraan pemerintahan dan hasil pengamatan menunjukkan tidak semua satuan unit kerja dilingkungan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi  memiliki NSPK.,

Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi sebaiknya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menetapkan Surat Keputusan Menteri tentang pedoman penyusunan NSPK  agar setiap Satuan kerja dilingkungan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi wajib menyusun NSPK dan menerapkan di satuan unit kerjanya dengan harapan melalui penerapan NSPK ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara internal maupun Eksternall dapat terwujud. Seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

 

 

BAB III. 

KESIMPULAN DAN SARAN

 

  1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK  sebagai alat penilaian kinerja berorientasi pada penilaian kinerja internal kelembagaan, terutama dalam hal kejelasan proses kerja di lingkungan organisasi termasuk kejelasan unit kerja yang bertanggungjawab, tercapainya kelancaran kegiatan operasional dan terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan pengendalian yang meminimalisir tumpang tindih proses kegiatan di lingkungan sub-sub bagian dalam organisasi yang bersangkutan. NSPK berbeda dengan pengendalian program yang lebih diorientasikan pada penilaian pelaksanaan dan pencapaian outcome dari suatu program/kegiatan. Namun keduanya saling berkaitan karena NSPK merupakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya termasuk dalam pelaksanaan kegiatan program.

 

  1. Saran

Selama ini, penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah umumnya didasarkan pada standar eksternal padahal sebagai bentuk organisasi publik, instansi pemerintah memiliki karakteristik khusus yakni sifat birokratis dalam internal organisasinya. Oleh karena itu apabila pedoman yang sifatnya internal ini jika digabungkan dengan pedoman eksternal (penilaian kinerja organisasi publik di mata masyarakat) berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, maka akan mengarah pada terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengamatan menunjukkan tidak semua satuan unit kerja dilingkungan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi memiliki NSPK meskipun telah ditetapkan melalui Permenakertrans No 05 Tahun 2007 , karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki NSPK sebagai acuan dalam bertindak. Melalui penerapan NSPK ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.