Workshop Evaluasi Pelaksanaan SPIP Kemendesa PDTT


  Rabu, 25 April 2018 Kegiatan Itjen

Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 tentang SPIP merupakan salah satu upaya pemenrintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengendalian intern atas seluruh aktivitas dan kegiatan pengendalian. Inspektorat Jenderal selaku APIP dituntut untuk mengawal pelaksanaan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern atas seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintahan.

Seiring dengan kuatnya tuntutan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi atas pengelolaan pemerintahan secara bersih dan bebas KKN, serta targer level SPIP Kementerian Desa PDTT yang tinggi (level 5) ditahun mendatang, maka Inspektorat Jenderal segera mempersiapkan diri untuk dapat mengawal dan mewujudkan harapan tersebut.

Adapun aspek-aspek yang dilakukan oleh Kemendesa PDTT dalam meningkatkan level SPIP, antara lain :

  1. Perbaikan pada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian, antara lain: Kode etik dan aturan disiplin pegawai, pemisahan tugas dan fungsi, serta penyusunan dan penerapan SOP kegiatan
  2. Identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendaliannya telah disusun pada sebagaian besar UKE 1
  3. Penguatan pengawasan dengan regulasi terkait: Gratifikasi, Saber Pungli, Pengaduan Masyarakat, dan Penetapan Zona Integritas
  4. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan SDM yang semakin baik

Harapan Plt Inspektur Jenderal Ansar Husen terhadap SPIP pada acara Workshop Pelaksanaan Evaluasi SPIP tgl  26-27 Maret 2018 tersebut tidak hanya sekedar jargon semata, namun agar segera di aplikasikan sehingaa Kemendesa PDTT menjadi kementerian yang dipercaya oleh masyarakat dan Pemerintah. Oleh karena itu, lewat acara Workshop Evaluasi SPIP dengan Narasumber Inspektur III Bapak Elvandary dan Tim BPKP dapat memberikan masukan serta evaluasi secara menyeluruh kepada aspek SPIP di Kemendesa PDTT. (FAIS/ITJEN/2018)