Rapat Revisi Peraturan Menteri Tentang Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Gratifikasi


  Rabu, 25 April 2018 Berita Itjen

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam hal ini kebijakan Pengawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Dalam pembahasan kebijakan pengawasan di Gedung Utama Lt 2 Operasional Kementerian Desa PDTT pada tanggal 2 April 2018 lewat Narasumber Inspektur I Uled Nefo memberikan arahan bahwa Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kemudian pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sementara Itu, Inspektur IV Yusep Patria juga memberikan arahan  tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), struktur Organisasi UPG Kementrian bersifat adhoc yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan penjelasan dalam UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka UPG Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktik Gratifikasi. Mulai dari penerimaan laporan Gratifikasi, pengiriman Surat Keputusan KPK kepada penerima/pelapor dan penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi bila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara sekaligus menyediakan formulir laporan Gratifikasi. Setiap unit kerja waib mensosialisasikan kebijakan Kementerian terkait dengan Gratifikasi kepada Aparatur Kementerian dan seluruh pihak maupun pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian.

 Adapun Tata Cara Pelaporan Gratifikasi sebagai berikut:

 A. Pegawai melaporkan gratifikasi secara tertulis kepada KPK melalui UPG

ž B. Laporan gratifikasi memuat :

  1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
  2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara
  3. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
  4. Uraian jenis gratifikasi
  5. Nilai atau taksiran Gratifikasi
  6. Kronologis penerimaan Gratifikasi

Jangka waktu penyampaian pelaporan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima. Setelah mendapatkan laporan tersebut, UPG akan Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kemnedesa PDTT, kemudian menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi, terakhir melaksanakan monev efektifitas pengendalian gratifikasi dengan KPK. (FAIS/ITJEN/2018)