Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 : Usulan Prioritas Nasional 2 Kemendesa PDTT


  Rabu, 25 April 2018 Berita Itjen

Acara yang dilaksanakan di A-One Hotel (23/4/18) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan K/L lainnya dipandu oleh Rudy S. Prawiradinata (Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN), membahas dan menyepakati komitmen output prioritas K/L untuk mendukung Prioritas Pembangunan di PN 2; Seperti Papua (Bukan masuk kedalam PN 1). Selain itu menajamkan lokasi output prioritas K/L berdasarkan Wilayah Pulau. Memfasilitasi usulan kegiatan dalam Rencana Aksi di setiap kawasan (contoh: Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, Rancangan Perpres RAN Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Renaksi Perbatasan, dll) menjadi kegiatan Prioritas K/L. Serta mewujudkan perencanaan berbasis Spatial-Holistik Integratif dan Tematik, dengan pembahasan akan dilakukan berbasis wilayah Pulau, yang terdiri dari sinergi lintas stakeholder yang diturunkan dari sasaran PN 2.

Adapun Usulan Prioritas Nasional 2 dari Kemendesa yang dibahas:

  1. Pembangunan embung dan bangunan air di daerah rawan pangan
  2. Pembangunan embung dan bangunan air lainnya
  3. Pembangunan Sarana Air Bersih di Wilayah Perbatasan
  4. Pembangunan Saran dan Prasarana (Reverse Osmosis)
  5. Program pembangunan desa mandiri
  6. Pembangunan/rehabilitasi pondok wisata
  7. Pemberian bantuan permodalan usaha BUM Desa Pembangunan pasar kecamatan untuk mendukung prukades
  8. Pembangunan pasar kecamatan untuk mendukung prukades
  9. Pengembangan inkubator prukades berbasis BUM Desa bersama
  10. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolahan pasca panen hasil produksi pertanian di kawasan perdesaan
  11. Pengembangan prukades melalui BUM Desa bersama berbasis unit usaha berbasis komunitas (UBK).
  12. Pelatihan wirausaha dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah tertinggal
  13. Pembinaan BUMDes/UMKM dalam pengembangan prukades
  14. Jalan Strategis Yang Dibangun
  15. Jalan Penghubung Perbatasan yang dibangun di daerah tertinggal
  16. Kapal Barang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar
  17. Kapal Penumpang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar
  18. Tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja
  19. Wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah tertinggal
  20. Bumdes/UMKM yang dibina dalam pengembangan Prukades
  21. Produk unggulan yang dipasarkan melalui e-commerce
  22. pasar kecamatan yang dibangun dan fungsional
  23. Agrowisata yang dikembangkan
  24. kabupaten tertinggal di perbatasan yang dikembangkan potensi sumberdayanya
  25. kabupaten tertinggal yang memiliki pulau kecil terluar yang dikembangkan potensi sumberdayanya
  26. Dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan
  27. Rencana pembangunan kawasan transmigrasi yang ditetapkan
  28. Rencana aksi kawasan perdesaan yang dilaksanakan
  29. Penduduk yang ditata persebarannya dan ditempatkan pada satuan permukiman di Kawasan Transmigrasi
  30. Data dan informasi tingkat perkembangan kawasan perdesaan
  31. Kawasan perdesaan yang dikembangkan kapasitasnya
  32. Prasarana dan sarana produksi, pasca panen, dan pengolahan hasil yang dibangun dan berfungsi di kawasan transmigrasi
  33. BUMDES Bersama yang dikembangkan
  34. Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi sumber daya alam unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan
  35. Kelompok rumah tangga miskin yang mendapatkan akses modal usaha
  36. Jalan non-status yang dibangun di kawasan transmigrasi
  37. Jembatan yang dibangun di kawasan transmigrasi
  38. Saluran drainase yang dibangun/ direhabilitasi di kawasan transmigrasi
  39. Satuan Permukiman yang sarana dan prasarananya  dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi
  40. Satuan Permukiman yang sarana dan prasarananya  dikembangkan dan fungsional di kawasan transmigrasi
  41. Prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan
  42. Prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan
  43. Pasar yang dibangun dan berfungsi
  44. Kesepakatan kerjasama pengembangan produk unggulan yang ditindaklanjuti di kawasan transmigrasi
  45. Promosi produk unggulan yang ditindaklanjuti di kawasan transmigrasi
  46. Kerjasama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah
  47. Kesepakatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan
  48. Pendampingan pada 74.910 Desa
  49. Pengendalian Penggunaan Dana Desa
  50. Pembangunan sarana prasarana pendukung destinasi wisata
  51. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
  52. Pelaksanaan program pembangunan Desa Mandiri
  53. Bumdes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan Desa
  54. Usaha ekonomi yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
  55. Prasarana dan sarana produksi dan pasca panen pengolah hasil
  56. Jumlah masyarakat dan aparatur pemda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal.
  57. Jumlah EWS banjir/longsor yang disediakan di daerah tertinggal yang mempunyai risiko bencana tinggi.

Adapun tindak lanjut dari Mitra Kerja K/L Bappenas dari pembahasan Prioritas Nasional ini adalah Memastikan kesepakatan output dan lokasi prioritas hasil Multilateral Meeting (MM) dalam forum Trilateral Meeting (TM) dengan K/L mitra kerja. Sedangkan Tindak Lanjut dari Kementerian / Lembaga dari pembahasan Prioritas Nasional ini adalah menyempurnakan rancangan Renja K/L mengacu pada kesepakatan dalam Multilateral Meeting (MM). (FAIS/ITJEN/2018)