Asistensi E-MONEV dan E-SAKIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal


  Rabu, 25 April 2018 Kegiatan Itjen

Salah satu aspek dalam evaluasi atas keberhasilan Reformasi birokrasi adalah adanya penata usahaan kegiatan kepemerintahan yang semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan diterapkannya E- Goverment dalam pelaksanaan kegiatan kepemerintahan sehari-hari. Dalam acara yang dilaksanakan di The Mirah Bogor, yang dibuka oleh Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Ibu Sartje Matulessy (Program, Anggaran dan Pelaporan) menjelaskan secara umum salah satunya ialah tentang E-GovernmentE-Goverment adalah penggunaan teknologi Informasi dalam upaya meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain, antara lain di gunakannya E- Monev dan E-SAKIP.

Dalam rangka akselerasi percepatan Reformasi Birokrasi bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan pada dewasa kini. Upaya ini merupakan langkah yang cepat dan tepat dalam mensinergikan data-data kinerja dan basis data yang akurat. Penerapan PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada ahirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Fungsi E-Government  dalam pelaksanaan kegiatan kepemerintahan adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah sehingga terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan serta dalam rangka manjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Penerapan E-Government akan memberikan manfaat antara lain:

▪  Memperbaiki kualitas layanan kepada para stakeholder dalam hal efektvitas dan efisiensi di berbagai bidang  kegiatan kepemerintahan

▪  Meningkatkan transparansi serta akuntabiltas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan good governance

Maka dari itu E-Government sehubungan dengan tujuan penyelenggaran Asistensi e-Monev dan e-Sakip Inspektorat Jenderal antara lain adalah :

▪  Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi  Tim Evalap  Inspektorat Jenderal dalam penginputan data Monev dan Sakip di lingkungan Inspektorat Jenderal.

▪  Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan akuntabilitas kegiatan dan kinerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Penerapan E- Monev dan E-SAKIP di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka evaluasi  kinerja dengan menggunakan aplikasi, diharapkan akan menghasilkan proses penilaian yang lebih cepat, transparan dan akurat yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas kegiatan dan kinerja Inspektorat Jenderal.

Penggunaan Aplikasi ini tentu membawa konsekuensi, perlunya peningkatan sistem kerja pegawai, dalam rangka tersedianya data kinerja setiap kegiatan secara cepat lengkap dan akurat. Oleh karena itu agar aplikasi dapat berjalan dengan baik perlu dikuti dengan pembenahan dalam sistem pendokumentasian dan penyediaan data kinerja di masing-masing UKE II dengan lebih baik. Pembenahan sistem pendokumentasian data kegiatan pada setiap UKE II diperlukan  dilakukan agar Data Kinerja yang dibutuhkan dalam pemrosesan dalam Aplikasi E-Monev dan E-SAKIP dapat diperoleh dengan lebih cepat, konsisten dan berkualitas. (FAIS/ITJEN/2018)