Rapat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Serta Melayani


  Rabu, 23 Mei 2018 Kegiatan Itjen

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pembangunan Zona Integritas. Maka dari itu upaya tersebut upayakan pada Rapat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Serta Melayani di Hotel Harper Jakarta dari tanggal 14 S.d 15 Mei 2018.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2018, telah ditetapkan 2 (dua) Unit Kerja Eselon I yang menjadi pilot project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. Yaitu : Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tersebut telah memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;

2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta

3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.

Kepada Unit Kerja Eselon I dimaksud, penetapan tersebut membawa konsekuensi kewajiban membangun komponen-komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM, yaitu :

  1. Manajemen Perubahan
  2. Penataan Tata Laksana
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  5. Penguatan Pengawasan
  6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Keenam komponen tersebut, jika dilaksanakan dengan baik dan benar, efektif dan efisien, maka akan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan cita-cita menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan komitmen dan kerjasama semua pihak.

Sebagai bentuk komintmen mendukung hal tersebut, Inpektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Zona Integritas, yang menghadirkan  narasumber yang kompeten dibidangnya.

Narasumber pertama adalah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang diharapkan dapat menjelaskan panduan/pedoman mengenai pembangunan zona integritas. Sedangkan yang kedua adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diharapkan dapat memberikan pengalamannya membangun Zona Integritas di instansinya sebagai best practice bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pembangunan Zona Integritas, sehingga apa yang sudah Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT lakukan dapat menjadi lebih baik lagi, dan yang belum dikerjakan dapat segera dilakukan.

Oleh karena itu, dengan komitmen dan dukungan semua jajaran yang terlibat, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara konsisten. (FAIS/ITJEN/2018)