Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemendesa PDTT


  Kamis, 12 Juli 2018 Berita Itjen

Bagi setiap kementerian, lembaga, dan institusi negara diharuskan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang bermoralitas dan berintegritas. Salah satu indeks tolok ukurnya adalah dengan membentuk unit pengendalian gratifikasi. Pada umumnya kejahatan korupsi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individu dan faktor dari sistem birokrasi itu sendiri. "Indonesia masih berpeluang memiliki sistem birokrasi yang menimbulkan kejahatan korupsi, termasuk salah satunya menerima gratifikasi. Pengertian gratifikasi itu sendiri merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dari acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah dilaksanakan saat awal triwulan pada tanggal 12 s/d 13 Maret 2018 di Bogor, dengan narasumber acara Bimtek berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Gratifikasi KPK yang diwakili oleh Bapak Agus Priyanto. Beliau menekankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga sebagai bentuk nyata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak hanya budaya kerja anti korupsi saja yang digaungkan, tetapi lewat pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut, diharapkan kedepannya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi semakin memperkuat untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terutama dalam hal gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan K/L untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi. UPG dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri DPDTT, beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan atau fungsi lain yang sejenis.

Adapun tugas dan wewang dari Unit Pengendalian Gratifikasi, antara lain :

1.   Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis  untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;

2.   Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

3.  Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;

4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;

5.  Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;

6.   Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;

7. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;

8.  Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan

9.  Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi

UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) dapat menentukan kriteria pemanfaatan terhadap barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik K/L sesuai dengan aturan internal yang berlaku di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi tentunya diperlukan monitoring dan evaluasi yang merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketaatan dan komitmen instansi K/L dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (WHP/ITJEN/2018)