Penyelenggaraan dan Evaluasi SAKIP bertujuan untuk berbagi best practices untuk mencapai tujuan


  Rabu, 12 Oktober 2022 Berita Itjen

Jakarta – Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Implementasi dan Evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2022 di Hotel Santika Bogor, Jawa Barat. Acara ini dibuka oleh Plt. Inspektur Jenderal, Ir. Eko Sri Haryanto, M.M yang sekaligus memberikan sambutan dan arahan agar seluruh peserta rapat dapat memahami kondisi aktual penyelenggaraan implementasi dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Acara ini dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta, terdiri dari para pejabat tinggi pratama (JPT) dan perwakilan masing-masing unit kerja eselon (UKE) I di lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, para auditor ahli Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, termasuk para narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah:

  1. Tersosialisasikannya pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja terkini sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  2. Disepakatinya pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan digunakan di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta
  3. Terumuskannya jenjang kinerja (atau pohon kinerja) di masing-masing UKE-1.

Rapat ini merupakan wadah sinergi dan konsolidasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Penerapan SAKIP diharapkan dapat memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

Dalam rapat koordinasi ini, dilaksanakan pemaparan secara panel dari 3 (tiga) narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

  1. Pemaparan Pertama disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Penyelenggaraan dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk berbagi praktik baik (best practices).
  2. Pemaparan Kedua disampaikan oleh narasumber dari Kementerian PAN dan RB terkait Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. Pemaparan Ketiga disampaikan oleh narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai Pembahasan Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Setelah pemaparan dan diskusi panel, dilanjutkan sesi desk yang diisi oleh perwakilan UKE-1 dan auditor pendamping untuk memdiskusikan isu-isu terkait evaluasi kinerja akuntabilitas instansi pemerintah, salah satunya terkait penjenjangan kinerja pada masing-masing UKE-1.

Rapat ini ditutup oleh Auditor Utama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Drs. Nurul Hilal Harry Susanto, M.Si yang sekaligus menyampaikan beberapa poin simpulan sebagai berikut:

  1. Kementerian Desa PDTT perlu menyusun pedoman teknis evaluasi SAKIP di lingkup Kemendesa PDTT berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Pedoman teknis harus dapat menerjemahkan detail kriteria tiap komponen serta teknis pelaksanaan penilaian mandiri maupun evaluasi oleh APIP.
  2. Pelaksanaan implementasi dan evaluasi sementara menggunakan Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 sampai dengan pedoman teknis evaluasi SAKIP di lingkup Kemendesa PDTT ditetapkan.
  3. Komitmen pimpinan berperan penting dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kementerian Desa PDTT.
  4. Dalam menyusun pohon kinerja diperlukan tahapan yang harus diperhatikan diantaranya:
    1. Menentukan outcome/kinerja yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja  
      • Isu/permasalahan strategis
      • Mandat tugas dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk kinerja
      • Ekspektasi dari masyarakat dan stakeholder
    2. Menentukan Critical Success Factors (CSF) dari outcome/kinerja tersebut. CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka outcome/hasil berpotensi besar untuk tercapai.
      • Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar terjadi (factual problem);
      • Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai outcome/kinerja di masa yang akan datang (antisipatif);
      • Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan;
      • Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat urusan;
      • Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/outcome adalah “akibat” atau “hasil” nya..
      • CSF dapat diindentifikasi melalui dua metode, yaitu mencari CSF dengan Mencari Faktor Pembentuk atau mencari CSF dengan mengurai masalah/penyebab
    3. Menentukan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling operasional
    4. Merumuskan indikator kinerja
    5. Menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan

 

Foto: Chindra/Itjen Kemendes PDTT

Teks: M. Sharon/Itjen Kemendes PDTT