Acara yang dilaksanakan di A-One Hotel (23/4/18) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan K/L lainnya dipandu oleh Rudy S. Prawiradinata (Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN), membahas dan menyepakati komitmen output prioritas K/L untuk mendukung Prioritas Pembangunan di PN 2; Seperti Papua (Bukan masuk kedalam PN 1). Selain itu menajamkan lokasi output prioritas K/L berdasarkan Wilayah Pulau. Memfasilitasi usulan kegiatan dalam Rencana Aksi di setiap kawasan (contoh: Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, Rancangan Perpres RAN Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Renaksi Perbatasan, dll) menjadi kegiatan Prioritas K/L. Serta mewujudkan perencanaan berbasis Spatial-Holistik Integratif dan Tematik, dengan pembahasan akan dilakukan berbasis wilayah Pulau, yang terdiri dari sinergi lintas stakeholder yang diturunkan dari sasaran PN 2.

Adapun Usulan Prioritas Nasional 2 dari Kemendesa yang dibahas:

1. Pembangunan embung dan bangunan air di daerah rawan pangan
2. Pembangunan embung dan bangunan air lainnya
3. Pembangunan Sarana Air Bersih di Wilayah Perbatasan
4. Pembangunan Saran dan Prasarana (Reverse Osmosis)
5. Program pembangunan desa mandiri
6. Pembangunan/rehabilitasi pondok wisata
7. Pemberian bantuan permodalan usaha BUM Desa Pembangunan pasar kecamatan untuk mendukung prukades
8. Pembangunan pasar kecamatan untuk mendukung prukades
9. Pengembangan inkubator prukades berbasis BUM Desa bersama
10. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolahan pasca panen hasil produksi pertanian di kawasan perdesaan
11. Pengembangan prukades melalui BUM Desa bersama berbasis unit usaha berbasis komunitas (UBK).
12. Pelatihan wirausaha dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah tertinggal
13. Pembinaan BUMDes/UMKM dalam pengembangan prukades
14. Jalan Strategis Yang Dibangun
15. Jalan Penghubung Perbatasan yang dibangun di daerah tertinggal
16. Kapal Barang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar
17. Kapal Penumpang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar
18. Tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja
19. Wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah tertinggal
20. Bumdes/UMKM yang dibina dalam pengembangan Prukades
21. Produk unggulan yang dipasarkan melalui e-commerce
22. pasar kecamatan yang dibangun dan fungsional
23. Agrowisata yang dikembangkan
24. kabupaten tertinggal di perbatasan yang dikembangkan potensi sumberdayanya
25. kabupaten tertinggal yang memiliki pulau kecil terluar yang dikembangkan potensi sumberdayanya
26. Dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan
27. Rencana pembangunan kawasan transmigrasi yang ditetapkan
28. Rencana aksi kawasan perdesaan yang dilaksanakan
29. Penduduk yang ditata persebarannya dan ditempatkan pada satuan permukiman di Kawasan Transmigrasi
30. Data dan informasi tingkat perkembangan kawasan perdesaan
31. Kawasan perdesaan yang dikembangkan kapasitasnya
32. Prasarana dan sarana produksi, pasca panen, dan pengolahan hasil yang dibangun dan berfungsi di kawasan transmigrasi
33. BUMDES Bersama yang dikembangkan
34. Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi sumber daya alam unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan
35. Kelompok rumah tangga miskin yang mendapatkan akses modal usaha
36. Jalan non-status yang dibangun di kawasan transmigrasi
37. Jembatan yang dibangun di kawasan transmigrasi
38. Saluran drainase yang dibangun/ direhabilitasi di kawasan transmigrasi
39. Satuan Permukiman yang sarana dan prasarananya  dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi
40. Satuan Permukiman yang sarana dan prasarananya  dikembangkan dan fungsional di kawasan transmigrasi
41. Prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan
42. Prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan
43. Pasar yang dibangun dan berfungsi
44. Kesepakatan kerjasama pengembangan produk unggulan yang ditindaklanjuti di kawasan transmigrasi
45. Promosi produk unggulan yang ditindaklanjuti di kawasan transmigrasi
46. Kerjasama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah
47. Kesepakatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan
48. Pendampingan pada 74.910 Desa
49. Pengendalian Penggunaan Dana Desa
50. Pembangunan sarana prasarana pendukung destinasi wisata
51. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
52. Pelaksanaan program pembangunan Desa Mandiri
53. Bumdes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan Desa
54. Usaha ekonomi yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
55. Prasarana dan sarana produksi dan pasca panen pengolah hasil
56. Jumlah masyarakat dan aparatur pemda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal.
57. Jumlah EWS banjir/longsor yang disediakan di daerah tertinggal yang mempunyai risiko bencana tinggi.

Adapun tindak lanjut dari Mitra Kerja K/L Bappenas dari pembahasan Prioritas Nasional ini adalah Memastikan kesepakatan output dan lokasi prioritas hasil Multilateral Meeting (MM) dalam forum Trilateral Meeting (TM) dengan K/L mitra kerja. Sedangkan Tindak Lanjut dari Kementerian / Lembaga dari pembahasan Prioritas Nasional ini adalah menyempurnakan rancangan Renja K/L mengacu pada kesepakatan dalam Multilateral Meeting (MM). (FAIS/ITJEN/2018)