Rapat Evaluasi Efektifitas Program Pengawasan Inspektorat Jenderal TA 2018


  Senin, 03 Desember 2018 Kegiatan Itjen

Evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang program dan pengawasan. Istilah program secara spesifik sering diartikan sebagai sebuah rencana atau rancangan kegiatan. Namun secara umum program dapat diartikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi. Adapun pengawasan merupakan kegiatan pengawas satuan Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan quality assurance, memantau pemenuhan sumber daya manusia yang terbahurukan, menilai anggaran dan kinerja dalam mengembangkan kemempuan professional serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

Rapat Evaluasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT yang dilaksanakan di Bali 14 November 2018 tersebut juga mendengarkan paparan BPKP dan paparan evaluasi dari Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT. Dari uraian yang disampaikan terdapat capaian dan peningkatan hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, namun pencapaian anggaran yang menjadi masalah klasik tatkala belum tercapainya penyerapan yang maksimal dikarenakan pertimbang output yang juga harus selaras dengan pencapaian anggaran tersebut. Di akhir rapat tersebut diadakan sesi tanya jawab dan juga mendengarkan permasalahan yang ada pada setiap Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal serta mencari solusi terbaik atas permasalahan dalam program pengawasan yang telah terlaksana tersebut.

Adapun beberapa point yang menjadi pembahasan penting dalam evaluasi hasil pengawasan, yaitu :

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dalam beberapa kesempatan secara tegas telah menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan secara transparan, bersih dan bebas KKN (good and clean government) di KDPDTT mutlak segera dilaksanakan, maka peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan early warning system dituntut  untuk segera diwujudkan.

2. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal mengacu pada rencana pengawasan yang tertuang pada PKPT dalam beberapa tahun belakangan telah menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan  Namun demikian masih dijumpai bahwa banyak  temuan hasil pengawasan APIP yang belum ditindaklanjuti, oleh karenanya perlu adanya perbaikan dalam faktor komunikasi  audit dengan auditi, serta meningkatkan monitoring dan pelaksanaan tindak lanjut.

3. Kegiatan mandatory telah Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT laksanakan antara lain reviu LK dan RKAKL , evaluasi RB, SPIP telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja Kemendesa PDTT,  namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang masih belum selesai yaitu :

  • Pengawalan atas pelaksanaan validasi penilaian mandiri maturitas SPIP oleh BPKP menuju level 3
  • Pembentukan UPG
  • Pencanangan ZI menuju WBBM
  • Pencapaian IACM  level 3
  • Pelaksanaan  WBS dan pelaporannya

Mengingat akan segera berakhirnya tahun 2018 maka perlu kerja keras setiap pahak di Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT untuk menyelesaikan  hal tersebut.

4. Evaluasi yang kita laksanakan ini  tujuannya adalah

  •  untuk menilai sejauh mana hasil pengawasan yang direncanakan telah dicapai  dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Apakah hasil pengawasan meningkatkan kinerja pelaksanaan program kerja dan anggaran khususnya program prioritas Kementerian. Indikator utamanya  adalah relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak dan keberlanjutan.
  • Tersedianya informasi yang penting tentang pencapaian hasil dan kinerja APIP, yang menjadi dasar akuntabilitas Inspektorat Jenderal yang berupa laporan hasil pengawasan, laporan hasil reviu, evaluasi dan pengawasan lainnya.
  • Penilaian terhadap kualitas dan profesionalisme Auditor, apakah pengawasan telah dilaksanakan sesuai  kode etik dan standar audit APIP.

Hal ini perlu dipikirkan melalui kegiatan Peer Review (telahaan sejawat)  yang sudah  wajib dilakukan dalam kegiatan Tahun 2019.

5. Untuk lebih meningkatkan kualitas Evaluasi Program Pengawasan, maka sudah saatnya Itjen Kemendesa PDTT menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan yang terintegrasi, sehingga proses monitoring dan evaluasi pengawasan  akan berjalan lebih efektif, berkualitas yang akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal.

6. Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT perlu menciptakan sinergi pengawasan di antara sesama organisasi APIP, terutama Inspektorat Daerah  demi terwujudnya fungsi manajemen APIP yang ekonomis, efisien, dan efektif utamanya untuk kegiatan di daerah, sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

Akhir kata semoga Rapat Evaluasi Pengawasan ini menghasilkan rekomendasi  perbaikan bagi Inspektorat Jenderal  dan menjadi ditolak ukur penyusunan Rencana Kerja Pengawasan TA 2019.(FAIS/ITJEN/2018)

---------

Follow Us On !

Twitter      : Itjen_Kemendes

Instagram : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id