Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa (PID) Regional Timur Inspektorat Jenderal


  Minggu, 09 Desember 2018 Kegiatan Itjen

Program Inovasi Desa merupakan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa dan  meningkatkan  produktivitas  perdesaan. PID hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa. Dalam hal ini Perlunya sinergitas Pengawasan Dana Desa yang concern tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yg efektif, efisien dan akuntabel.

Demi merealisasikan sinergitas pengawasan Dana Desa tersebut, Inspektorat Jenderal menghadirkan acara Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa (PID) Regional Barat di JS. Luwansa, Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2018 menghadirkan Keynote Spaker Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Regional Timur dilaksanakan di The Rinra, Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 November 2018 di Makassar menghadirkan Keynote Speaker Plt. Inspektur Jenderal Kemendesa PDTT Ansar Husen. Tidak ketinggalan Workshop tersebut dipandu oleh Indy Rahmawati (Presenter Senior TvOne) dan narasumber yang hadir dari Dirjen PPMD, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Kepala Deputi BPKP, Kasubdit Binanev Polsus Ditbimpotmas Korbinmas Baharkam Polri Kombes, Sekretaris Satuan Tugas Dana Desa Kepala Kejaksaan Negeri Pasang Kayu, Mamuju Utara Sulselbar dan narasumber lainnya turut memberikan paparan pengawasan Program Inovasi Desa. Selainitu, Peserta Workshop dari Inspektorat Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia (lebih dari > 300 Kabupaten/Kota), Dinas PMD Se Provinsi Sulawesi Selatan , Pejabat Eselon I & II Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa. Salah satu tujuan perlunya pertemuan ini untuk menemukan persamaan persepsi dalam menyelesaikan masalah oleh pihak Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah dan seluruh elemen APIP lewat MoU atau Pedoman Kerja yang telah dilaksanakan disepakati dan dilaksanakan bersama.

Untuk diketahui bahwa rancang bangun PID adalah inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan di desa. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas dan dukungan teknis dari penyedia peningkatan kapasitas teknis desa (P2KTD) secara profesional. Kedua unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan DD secara tepat dan seefektif mungkin.

Dalam Hal ini, PID masih fokus pada Pengembangan  ekonomi  lokal  dan kewirausahaan,  baik  pada  ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Desa; Peningkatan   kualitas   sumber   daya   manusia   (SDM), kaitan   antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar serta Pemenuhan  dan  peningkatan  infrastruktur  perdesaan,  khususnya  yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Fokus pengawasan yang perlu dilakukan terhadap Program Inovasi Desa adalah  Apakah Dana PID yang digunakan telah dapat meningkatkan pemanfaatan Dana Desa yang lebih baik? Tentunya pertanyaan ini menjadi pertanyaan segala pihak, oleh karenanya Inspektorat Jenderal mengadakan Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa untuk mendorong Desa lewat Aparat Penegak Hukum, Inspektorat Daerah maupun pemerintah daerah turut mendukung melakukan inovasi tanpa meninggalkan best practice apakah telah mendorong pertumbuhan perekonomian desa atau tidak dengan meningkatnya kreatifitas dan inovasi dalam pemanfaatan dana desa.

Salah satu unsur pengawasan tersebut ialah perlunya audit kinerja terhadap pemanfaatan dana desa, untuk mengetahui apakah penggunaan desa telah melakukan inovasi, apakah telah konsisten terhadap pencapaian inkator kinerja penggunaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Penanganan Permasalahan Dana Desa telah diketahui bersama bahwa prosedur dasar laporan penyalahgunaan dana desa yang diterima terlebih dahulu di koordinasi dengan APIP. Jika terdapat indikasi terjadinya tindak pidana, maka ditindaklanjuti  kepada APH berdasarkan rekomendasi  dari APIP kabupaten/kota. Peningkatan anggaran pengawasan di Inspektorat Kabupaten/ kota terutama untuk pengawasan Dana Desa sangat dibutuhkan.  Jika dianggap perlu dalam forum ini dibuat rekomendasi ke Kemendagri dan Kemendesa PDTT untuk peningkatan anggaran pengawasan APIP Kab/Kota.

Pengawasan menjadi tolak ukur strategis dan diperlukan pilar peningkatan dalam pengawasan salah satunya ialah pertama SPIP yang diterapkan pada setiap tahapan kegiatan kepemerintahan dan kedua APIP yang efektif, dalam melaksanakan asurance, dan konsultasi. Disisi lain, perlunya diaplikasikan Siskeudes, (sudah diterapkan di 93,22% desa), SIA BUMDES untuk mempermudah administrasi keuangan dana desa dan BUM Desa dan turut membantu dalam proses pengawasan yang lebih baik dengan hadirnya Siskeudes.

Adanya Workshop Pengawasan Inovasi Desa tersebut bukan sekedar Sosialisasi tentang kepada Inspektorat Daerah (Kabupaten/Kota) agar dapat membantu melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) saja, namun sebagai langkah startegis dalam menyusun Panduan/Petunjuk Teknis Pengawasan yang lebih komprehensif atas pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah (Kabupaten/Kota) melakukan pengawasan. Tidak hanya itu, Pengelolaan pengetahuan yang telah dilakukan melalui PID penting untuk terus dikembangkan, khususnya Inovasi-inovasi desa. Mengelola informasi dan pengetahuan dalam pembangunan desa termasuk upaya mengembangkan dan menangkap pengetahuan (knowledge generation dan knowledge capturing), pembelajaran dan pengalihan pengetahuan (knowledge transfer), serta pemanfaatan pengetahuan itu di desa-desa dalam konteks replikasi Inovasi. (FAIS/ITJEN/2018)

---------

Follow Us On !

Twitter      : Itjen_Kemendes

Instagram : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id