Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal "Tolak Gratifikasi Membangun Negeri"


  Rabu, 12 Desember 2018 Kegiatan Itjen

Lewat Bimtek Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Narasumber dari KPK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal yang diadakan pada bulan Maret 2018 di Bogor, maka penyelenggaraan kelanjutan dari Bimtek tersebut dalam kaitan efektifitas pelaporan gratifikasi melalui aplikasi Gratifikasi Online Rangka adalah kegiatan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi dengan tema “ Tolak Gratifikasi Membangun Negeri” yang dilaksanakan pada hari Selasa  tanggal 11 Desember 2018 di Gedung Utama, Operational Room Lt. 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peserta dan undangan workshop ini adalah Para Pejabat Eselon I, II, III dan IV, Para PPK, Ketua Pokja, Auditor dan pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDTT.

 

Adapun beberapa point yang berkaitan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi yang dipaparkan sebagai berikut:

  1. Sebagaimana diketahui bersama dilakukannya pemberantasan korupsi merupakan upaya meningkatkan kinerja, tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi Kementerian yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk Instansi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang modern. Akan tetapi sudah menjadi keharusan, yang utamanya adalah untuk dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat melalui peningkatan kinerja berkesinambungan yang berkualitas, akuntable dan profesional .
  2. Integritas dalam konteks organisasi adalah kesatuan integritas individu ditambah dengan nilai-nilai organisasi yang wajib diadopsi oleh setiap aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentunya Inspektorat Jenderal terus mendorong dan mengawal agar setiap insan berjalan beriringan dengan nilai-nilai budaya kerja Kementerian kita. Karena integritas masing-masing individu tersebut adalah gambaran dari performa kinerja Kementerian kita di mata masyarakat.
  3. Peraturan yang berkaitan dengan  gratifikasi antara lain :
    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    2. Permendesa Nomor 13 tahun 2017 dan telah diperbaharui melalui Permendesa Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di LIngkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
    3. Kepmendesa Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan tersebut telah menetapkan prioritas integritas moral yang berkualitas dalam setiap individu demi meningkatkan kinerja Kementerian kita yang bersih dari Korupsi. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka  mensinergikan seluruh unsur unit kerja, dengan tujuan diperolehnya persamaan persepsi dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi dengan pengoptimalan kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi dan efektivitas pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online).  

Inspektorat Jenderal pada kegiatan sosialisasi ini  turut serta diskusi dan sharing pengalaman diantara para peserta tentu akan sangat bermanfaat bagi terbangunnya pengawasan yang saling bersinergi diantara unit kerja bagi terwujudnya peningkatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (FAIS/ITJEN/2018)

---------

Follow Us On !

Twitter      : Itjen_Kemendes

Instagram : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id