Rapat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018


  Rabu, 06 Februari 2019 Kegiatan Itjen

Sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan Kementerian Lembaga mempertanggungjawabkan kinerja organisasi yang berisi informasi mengenai masukan (input), keluaran(output) dan hasil (outcome) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran yang telah berjalan.

Sebagai APIP, setiap Kinerja Inspektorat Jenderal menggambarkan tentang capaian dan keberhasilan APIP dalam mengawal dan mengawasi program dan kegiatan kementerian sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut di cerminkan dalam capaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja baik Itjen maupun Inspektorat kemudian keberhasilan tersebut tertuang pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam rangka pelaporan kegiatan atas keberhasilan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai bentuk pertanggung jawaban unit pada instansi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka Inspektorat Jenderal mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan LAKIP Itjen Tahun 2018, dilaksanakan di Salak Tower pada tanggal 17-18 Januari 2019. Acara dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Fajar Tri Suprapto, kemudian diisi narasumber dari KemenpanRAB oleh Ananda Juarsa dan Auditor Madya oleh Achmad Fachry. Masukan dan arahan dari narasumber guna melakukan penyempurnaan dan perbaikan LAKIP Inspektorat Jenderal.

Adapun Keberhasilan Kinerja Inspektorat Jenderal yang tertuang pada LAKIP dalam mendukung Kinerja Kementerian pada umumnya telah dapat dirasakan antara lain yaitu :

  1. Pengawasan atas Program dan kegiatan Kementerian melalui audit kinerja
  2. Pelaksanaan  pengawasan  dan reviu atas laporan keuangan dalam mencapai opini WTP atas Laporan Keuangan
  3. Pengawalan atas pelaksanaan RB dengan semakin meningkatnya  nilai indeks RB
  4. Pelaksanaan Penguatan Pengawasan : Gratifikasi, ZI, Penangnan Pengaduan, SPIP, dan Peningkatan  Kapabilitas APIP, dan penanganan pengaduan.
  5. Dukungan terhadap pelaksanaan Dana Desa melalui pengawasan dan Monev Dana Desa

Diakui masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki antara lain:

  1. Pengendalian atas Prosedur pengawasan yang meliputi penerbitan Surat Tugas sampai dengan penerbitan atensi perlu ditingkatkan, kedepan direncanakan pembangunan Sistem Informasi Pengawasan melalui E-Controlling untuk menindaklanjuti masalah ini.
  2. Standar dan keseragaman dalam format Pelaporan
  3. Dilaksanakannya reviu dan pembahasan atas laporan terkait Capaian-capaian Itjen sebelum dipublikasikan
  4. Pelaksanaan administrasi keuangan, terutama dalam pertanggungjawaban (SPJ) agar sesuai ketentuan ( 17 hari Kerja)
  5. Terkait peningkatan fungsi SDM beberapa kebijakan antara lain:
  • Penyusunan Anjab dan dan ABK yang lebih detail dan proprosional
  • Fungsi dan Peran Auditor Utama dalam pelaksanaan Quality Assurance perlu ditetapkan

Penyusunan LAKIP tersebut tidak hanya menjadi laporan semata, namun juga sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) 2019 yang juga akan dilakukan bersamaan dengan Penyusunan LAKIP 2018. (FAIS/ITJEN/2019)

---------

Follow Us On !

Twitter      : Itjen_Kemendes

Instagram : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id