Workshop Sosialisasi Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa


  Jumat, 12 April 2019 Kegiatan Itjen

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk mebiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan  yang  menjadi  tanggungjawab  desa.

Alokasi dana desa terus meningkat, 20 Trilyun tahun 2015, 47 Trilyun tahun 2016 dan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar 60 Trilyun. Dalam pelaksaanan di lapangan masih banyak terjadi temuan penyelewengan dana, untuk tahun 2016 Inspektorat Jenderal menerima banyak pengaduan terkait dana desa. Belum termasuk pengaduan dana desa yang disampaikan melalui Ditjen PPMD, Seknas Dana Desa, dan Pokja Dana Desa.

Dalam  pengelolaan dana desa ada 3 Kementerian yang mempunyai peran, antara lain :

  1. Kemendagri berperan dalam Penyelenggaraan capacity building bagi aparat desa; Penyelenggaraan pemerintahan desa; Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa; Penguatan desa terhadap akses; aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat; Penyusunan dokumen Perencanaan Desa; Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa; Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa
  2. Kemenkeu berperan dalam Penganggaran Dana Desa dalam APBN; Penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota; Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD; Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD
  3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berperan dalam Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa;Pengadaan Tenaga Pendamping untuk Desa; Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif; Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDes; Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pengelolaan dana desa perlu dikawal, karena memiliki resiko terhadap penyalahgunaan anggaran Negara. Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT yakni APIP dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan pencegahan dini sesuai tuntututan dari penerapan undang-undang dengan target meminimalisir penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.                        

Dalam rangka meningkatkan peran pengawasan internal dengan lebih baik dan sesuai ketentuan tersebut diatas, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan mengadakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa dengan tema “Ayo Tingkatkan Pengawasan Dana Desa untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Desa”

Kegiatan Sosialisasi ini akan dilaksanakan pada Hari  Rabu, 13 Maret 2019, bertempat di Desa Sidomakmur, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Adapun keynote speaker, narasumber dan topik yang diberikan kepada masyarakat sebagai berikut:

  1. Menteri Desa, PDTT Eko P. Sandjojo (Keynote Speaker)
  2. Kajari Kabupaten Kepahiang, membawakan tema "Peran Kejaksaan dalam Meminimalisir Penyimpangan Dana Desa"
  3. Kapolres Kabupaten Kepahiang, membawakan tema “Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Dana Desa oleh Kepolisian”
  4. Satgas Dana Desa, membawakan tema "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Provinsi Bengkulu"

Adapun peserta yang di undang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD dan Ketua Karang Taruna, Pendamping Desa, Kelompok Tani Kopi, Posyandu, Guru PAUD, Babin Kamtibnas, dan masyarakat disekitar Desa Sido Makmur, Kab. Kepahiang, Bengkulu.

Acara tersebut dibukan ditandai dengan Pemukulan alat musik tradisional Bengkulu “Doll” sebagai Pembukaan Workshop Pengawasan Dana Desa, Penyematan Tanda Peserta (KPSM & Peserta Bimtek Aplikasi BUMDes), Penyerahan Bantuan Kemendesa PDTT dari Menteri Kepada Pemkab kemudian berlanjut ke acara utama yaitu Workshop yang dimaksud diatas.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya aspek pengawasan bagi seluruh stakeholder dalam rangka menuju akuntabilitas pengelolaan dana desa, meningkatkan aksi pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepostime (KKN) dalam Pengelolaan Dana Desa, dan meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, setelah acara workshop tesebut pada hari yang sama, Menteri Desa PDTT Eko P. Sandjojo sebagai Keynote Speaker juga melakukan Peresemian gedung serba guna Kuto Aur di Desa Tebat Monok dan Peresmian Gelora Rajo Mudo Sports Center & Pembukaan Turnamen Voli di Desa Tebat Padang. Point penting Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dan tersalurkannya dana desa secara berdaya guna serta tepat sasaran. (FAIS/ITJEN/2019)

---------

Follow Us On !

Twitter      : Itjen_Kemendes

Instagram : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id