Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) Inspektorat Jenderal


  Jumat, 12 April 2019 Kegiatan Itjen

Dalam rangka membangun Good Governance, kebijakan umum pemerintah adalah berorientasi pada hasil/ kinerja sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat oleh karena  itu diperlukan  cara mengukur kinerja perorangan salahsatunya adalah diharuskanya setiap individu pegawai menyusun indikator kinerja individu sesuai jabatan yang diembanya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung diukur dan digunakan sebagai parameter dalam penilaian kinerja. Lewat agenda Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang dilaksanakan di The Alana Solo tanggal 4-6 April 2019, dengan menghadirkan Narasumber dari STIA LAN Bandung Dr. Abdul Rahman, SKM, M.Si, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk melakukan perubahan kerja dan target kerja kepada setiap individu Inspektorat Jenderal.

Menelisik lebih jauh, pada tahun 2017 telah disusun Indkator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kementerian Desa, PDT dan Trasmigrasi sampai dengan Level Eselon II,  IKU tersebut menjadi acuan dalam evaluasi dan monitoring kinerja supaya dapat dinilai keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, akan disusun Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk masing-masing pegawai. IKI digunakan sebagai penilaian kinerja dengan monitoring secara berkala  oleh atasan langsung. Sehingga pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) dapat mempertimbangkan kinerja individu berdasarkan IKI dengan bobot 60% dan persentase kehadiran dengan bobot 40%.

Dengan disusunnya indikator kinerja sampai pada level pelaksana diharapkan akan tumbuh kesadaran, mau dan mampu mengidentifikasi kualitas kinerja masing-masing, dengan adanya indikator kinerja individu maka setiap pegawai mempunyai sasaran dan tujuan kerja yang jelas, terarah dan terukur. Sehingga setiap pegawai akan memperoleh informasi ukuran keberhasilan setiap pegawai sesuai jabatannya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. IKI dapat tercapai jika ada komitmen bersama untuk melaksanakannya antara pimpinan tertinggi dan seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada Tahun 2019 ini Inspektorat Jenderal juga telah menyusun Perjanjian Kinerja sampai dengan level pelaksana, dibutuhkan kesinambungan antara kinerja indidu dan perjanjian kerja akan kita susun bersama, Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja  yang menggambarkan hasil dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan

Demikian harapan dari pimpinan Inspektorat Jenderal pada acara Penyusunan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Jenderal ini, semoga agenda tersebut menjadi motiviasi baru untuk mengawal reformasi birokrasi yang bersih dan melayani serta melaksanakan tugas target IKI tersebut dengan sebaik-baiknya. (ZULKARNAIN/FAIS/ITJEN/2019)

---------

Follow Us On !

Twitter      : Itjen_Kemendes

Instagram : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id