Workshop Legal Drafting Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDTT Bidang Transmigrasi


  Selasa, 16 April 2019 Berita Itjen

Workshop Legal Drafting Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan pada hari / tanggal : Kamis - Sabtu, 4-6 April 2019 di Aston Inn Pandanaran oleh Biro Hukum dan Tata Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, menghasilkan beberapa sambutan dan arahan serta paparan narasumber sebagai berikut :

  1. Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi
  2. Pedoman Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Hubungan dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota

Sambutan dan Arahan Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Dra. Wika Bintang, MM)

  1. Masalah pertanahan masih menjadi momok di daerah transmigrasi
  2. Transmigrasi butuh konsolidasi yang solid dalam anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal KDPDTT (Anwar Sanusi Ph.D)

  1. Konsolidasi tanah dalam pelaksanaan transmigrasi menjamin tidak ada problem dalam pelaksanaan transmigrasi
  2. Tata kelola Ketransmigrasian yang baik memperkuat hubungan dan tata kerja pelaporan tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
  3. Workshop legal drafting ini diadakan untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah ketransmigrasian
  4. Revitalisasi transmigrasi, mewujudkan Transmigrasi “Jaman Now” transmigrasi tidak hanya menyediakan tanah saja, tetapi pasarnya juga harus dijamin. Perlu ada jaminan usaha untuk transmigran yang datang.

Narasumber I : Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta)

Tema : Transmigrasi dalam Prespektif Sosiologi (Masyarakat) dan Hukum

  1. Transmigrasi melahirkan isu hokum dan isu sosiolegal
  2. Transmigrasi menimbulkan bahaya pada transmigran, masyarakat asli (masyarakat adat), lingkungan transmigrasi, dan pemerintah daerah transmigrasi
  3. Tujuan Undang-Undang Transmigrasi
    1. Meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat
    2. Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah
    3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan
    4.  Evaluasi Ketransmigrasian: saat ini dibutuhkan aturan yang mengatasi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan seperti perbedaan perlakuan masyarakat sekitar, sentiment kesukuan, dll.

Narasumber II: Bunyamin, S.H., M.H (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham)

Tema : Kebijakan perundang-undangan bidang transmigrasi yang mendukung prioritas nasional

  1. Dasar Hukum Transmigrasi
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
  • Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018

Pilar pokok transmigrasi yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintag Daerah (daerah asal dan daerah yang akan didatangi), Transmigran. Transmigrasi sudah diprogramkan sejak zaman colonial tetapi masih diperlukan evaluasi terkait aturan hukum tentang transmigrasi. (YUDHA/ITJEN/2019)

---------

Follow Us On !

Twitter      : Itjen_Kemendes

Instagram : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id