Diklat Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Inspektorat Jenderal


  Kamis, 08 Agustus 2019 Kegiatan Itjen

Quality asurance (menjamin) sebagaimana yang tercantum dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yaitu menempatkan peran APIP sebagai agar penyelenggaraan urusan Kementerian dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebagai wujud pelaksanaan penjaminan oleh APIP, maka dilakukan kegiatan pengawasan internal melalui pelaksanaan audit. 

Penyelenggaraan berbagai Diklat yang dilaksanakan pada tanggal 15-19 Juli 2019 melalui BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Kapabilitas APIP Kementerian Desa, PDTT, utamanya peningkatan kompetensi dan ketrampilan auditor dibidang pengetahuan dan teknik audit terhadap berbagai program dan kegiatan pemerintah, salah satunya adalah program-program dengan anggaran/dana yang bersumber dari pinjaman dan hibah LN (PHLN). Hal ini penting mengingat Kemendesa, PDTT dalam tiga tahun terakhir telah mendapat pinjaman dari Bank Dunia untuk Program Inovasi Desa (PID) dalam Loan IBRD.

Meskipun berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agremeent), sudah  ditetapkan bahwa audit atas laporan keuangan Program PID dilakukan oleh BPKP, namun  Inspektorat Jenderal selaku APIP berwenang dan seyogyanya melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan PID sebagai wujud early warning system  terhadap kegiatan-kegiatan PID sesuai amanah PP 60/2008 tentang SPIP diatas. Oleh karenanya peningkatan pengetahuan auditor dalam memahami aspek–aspek yang diatur dalam perjanjian pinjaman sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan audit PHLN. 

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan auditor dalam menilai keberhasilan dan pemanfaatan PHLN  antara lain:

  • Program dan kegiatan apakah telah sesuai dengan tujuan pemberian pinjaman
  • Prosedur pencairan dan pertanggungjawaban atas penggunaaan pinjaman
  • Aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam proses pengadaan barang
  • Prosedur Pelaporan yang harus dilakukan

Terkait PHLN, Kementerian Desa, PDTT dalam tiga tahun terakhir telah mendapat Loan dari bank Dunia maka Pinjaman luar negeri tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) yaitu dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta dengan prinsip kehati-hatian dan pinjaman luar negeri dilaksanakan dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Oleh karenanya pemahaman tentang audit atas pinjaman LN sudah seharusnya dimiliki oleh auditor Itjen yang dimana Inspektorat Jenderal sebagai Pengawas Internal  sudah tentu perlu memahami dan mengawal pelaksanaan program tersebut untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Kedepan diharapkan dapat dilakukan audit atas program yang dibiayai pinjaman LN. Sementara ini yang sudah dilaksanakan masih bersifat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Satgas DD.

Berbagai penugasan APIP dalam beberapa waktu kedepan semakin kompleks antara lain adalah Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan kegiatan mandatory lainnya yang harus diselesaikan dalam Tahun 2019, serta kegiatan pengawasan sesuai PKPT yang telah disusun, oleh karenanya harapan besar kepada para peserta Diklat PHLN ini, berikutnya lewat penyerapan semua materi yang akan disampaikan oleh instruktur dan narasumber, untuk dapat diaplikasikan dalam tugas-tugas audit dilapangan nanti. (EDIARTO-FAIS/ITJEN/2019)

---------

Follow Us On !

Twitter       : Itjen_Kemendes

Instagram  : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id