Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP BPK RI pada Ditjen PPKT


  Rabu, 23 Februari 2022 Kegiatan Itjen

BOGOR, Jumat, 18 Februari 2022 lalu, telah dilaksanakan Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Acara ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pak Menteri pada raker Sinkronisasi Rencana Kerja semua UKE-I di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Sukabumi yang menyatakan bahwa temuan BPK maupun APIP harus segera diselesaikan.
Rapat dipimpin langsung oleh Dirjen PPKTrans  Ibu Aisyah Gamawati dan Inspektur Jenderal, Ibu Ir. Ekatmawati, MM, dan didampingi Auditor Utama, Bapak Drs. NH. Harry Susanto, M.Si, dihadiri oleh para pimpinan madya, para KPA dan PPK di lingkungan Ditjen PPKTrans serta koordinator pengelola keuangan dan BMN.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal berpesan agar temuan yg ditindaklanjuti tidak lagi dilihat SPI ataupun kepatuhan, namun yg harus ditindaklanjuti adalah butir rekomendasi dari temuan. Hal ini sangat penting, mengingat perlu upaya maksimal dalam mengantisipasi terus bertambahnya temuan hasil pemeriksaan BPK-RI.
Untuk Direktorat PPKTrans berdasarkan rekapitulasi TLHP BPK RI LK 2020 sesuai dengan LHP No. 72B/LHP/XVI/05/2021 terdapat 23 butir temuan dengan rincian 20 butir administrasi dan 3 butir keuangan, dimana ditemukan beberapa penyebab rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjutnya antara lain: tindak lanjut belum menjawab rekomendasi sesuai dengan substansi, tindak lanjut belum lengkap dikarenakan lampiran tidak ada atau dalam kondisi terpotong, dokumen atau bukti tindak lanjut tidak jelas terlihat atau terbaca oleh petugas yang melakukan verifikasi di Sub Bagian TLHP, bukti setor ke kas negara tidak sesuai dengan rekomendasi temuannya, bukti setor ke kas negara belum sesuai dengan nilai rekomendasi (dicicil/bertahap), tidak terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada bukti setor (billing Simponi) dan NTPN pada bukti tindak lanjut tidak jelas terlihat/ terbaca di SSBP.
Pada kesempatan tersebut disampaikan juga pentingnya untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI, dikarenkan adanya peraturan mengenai sanksi seperti UU No. 15/2004 Pasal 26 Ayat (2), PerKa BPK RI No. 2/2017 Pasal 9 dan Per Menpan RB No. 9/2009 Lampiran BAB III (F). (FG/RK).

#salamAPIK

#itjenTOP

---------

Follow Us On !

Twitter       : Itjen_Kemendes

Instagram  : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id

Facebook   : itjenkemendes