Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2022


  Rabu, 24 Agustus 2022 Kegiatan Itjen

Selasa, 24 Mei 2022 Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi terkait survei Teknis Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Desa, PDTT pada Selasa (24/5/2022). Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDTT Taufik Madjid dan didampingi Plt. Inspektur Jenderal Eko Sri Haryanto, dan dilakukan secara hybrid yang diikuti oleh segenap pegawai kementerian Desa, PDTT yang menghadirkan narasumber dari KPK dengan dipandu oleh moderator Inspektur V Hasrul Edyar.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing K/L/PD Sekjen Taufik Madjid mengatakan, Kemendes PDTT bukan pertama kali mengikuti SPI dan mengajak seluruh pihak terkait di Kemendes PDTT untuk meneguhkan niat untuk memperoleh nilai yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021 untuk SPI tahun 2022. “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan cepat di internal Kementerian Desa, PDTT untuk meningkatkan hasil penilaian integritas oleh KPK tahun 2022 ini, dimana Sistem yang baik, didukung dengan integritas yang baik” ujar Sekjen Taufik. Selanjutnya Sekjen Taufik juga menyampaikan "Nilai internal dan nilai eksternal kita harus lebih ditingkatkan pada tahun ini. Laporan-laporan pengaduan segera ditindaklanjuti oleh Unit Kerja yang terkait", Irjen Kemendes PDTT menyampaikan “Berkaca dari perolehan nilai integritas tahun 2021, kita semua wajib mawas diri dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan/pembenahan, juga fokus terhadap rekomendasi hasil survey diantaranya perlu adanya peningkatan sistem anti korupsi, indikator transparansi dan keadilan layanan serta masih minimalnya dampak sosialisasi anti korupsi di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi”.

Kemendes PDTT perolehan skor 65,7 di Tahun 2021, sementara rata-rata nasional sudah mencapai skor 72,4. Kemendes harus benahi dalam memetakan risiko korupsi internal dan upaya mencegah korupsi sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan korupsi maupun penindakannya tidak hanya seremonial namun memang benar-benar dapat meningkatkan skor penilaian integritas berdasarkan metode yang telah dikembangkan oleh KPK. Indeks 65,7 tersebut merupakan gabungan komposisi skor dari responden internal, eksternal dan penilaian ahli atau eksper. Skor terendah didapatkan dari eksternal melalui penilaian integritas public dengan nilai sebanyak 59,5 poin. Sementara dua skor lainnya yaitu internal mendapatkan 74,3 poin dan penilaian ahli/eksper mendapatkan 80,3 poin. Fokus pencegahan korupsi di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dapat diprioritaskan pada Pertama, Bagaimana mengembangkan sosialisasi dan kampanye anti korupsi pada pengguna layanan serta upayanya dan menilai capaian program antikorupsi oleh Kementerian Desa. Kedua, penguatan sistem pencegahan korupsi lebih terintegrasi dan berdayaguna lebih luas di dalam lingkup kementerian. Ketiga, peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasi pada proses promosi/mutasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Keempat, meminimalisir perdagangan pengaruh (trading in influence) dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan.

Foto: Chandra SN/Itjen Kemendes PDTT

Teks: Fitrita G/Itjen Kemendes PDTT

 

#salamAPIK

#itjenTOP

---------

Follow Us On !

Twitter       : Itjen_Kemendes

Instagram  : itjen_kemendes

Youtube     : Itjen Kemendes

Website     : itjen.kemendesa.go.id

Facebook   : itjenkemendes